KP-FRI Tuntut Kadis PUPR Copot Oknum Pejabat yang Tampar Demonstran: Bukti Lemahnya Etika Birokrasi di Sinjai
Mabesnews.id.Sinjai – Tindakan arogan seorang oknum pegawai Dinas PUPR Kabupaten Sinjai yang menampar demonstran menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk Komite Pusat Federasi Rakyat Indonesia (KP-FRI). Insiden ini terjadi saat mahasiswa GMNI Sinjai melakukan aksi damai di depan kantor Dinas PUPR, menuntut perbaikan jalan di Kecamatan Sinjai Barat yang sudah puluhan tahun terbengkalai.
Video penamparan yang viral memperlihatkan betapa lemahnya etika birokrasi di Sinjai dalam menghadapi kritik publik. Sekretaris Jenderal KP-FRI, Wahid, dengan lantang menyatakan bahwa tindakan ini mencoreng wajah pemerintah daerah. “Tindakan premanisme oleh pegawai pemerintah adalah bentuk pelecehan terhadap demokrasi dan hak rakyat. Ini membuktikan betapa buruknya pengelolaan birokrasi di Sinjai,” tegasnya.
KP-FRI mendesak Kepala Dinas PUPR agar segera mencopot oknum yang terlibat. “Kalau Kadis PUPR tidak segera bertindak, ini hanya memperkuat kesan bahwa pemerintah Sinjai tidak peduli dengan aspirasi masyarakat. Tidak ada ruang untuk pejabat arogan dalam birokrasi,” tambah Wahid.
Aksi ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa kritik dari rakyat adalah bagian dari demokrasi. Namun, alih-alih mendengar, mereka justru memilih untuk bertindak represif. Sikap seperti ini tidak hanya merusak hubungan pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan dalam menangani masalah.
Dinas PUPR Kabupaten Sinjai kini berada di bawah sorotan tajam. Jika langkah tegas tidak segera diambil, hal ini akan menjadi preseden buruk dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. “Jalan yang rusak bisa diperbaiki, tapi kepercayaan yang rusak sulit dipulihkan,” pungkas Wahid.
Masyarakat menanti, apakah Kepala Dinas PUPR akan bertindak bijak atau justru membiarkan budaya arogansi ini terus tumbuh di tubuh birokrasi Sinjai.**
